Makalah ;
Program – program
Kerja Transmigrasi dan Urbanisasi
Di susun o
L
E
H
Nama ; Kasmat yusuf
Kelas ; Geografi A
Tugas ; DEmografi
Universitas
Negeri Gorontalo
Fakultas
Matematika dan ILmu Pengetahuan Alam
JUrusan
FIsika
Tahun
Ajaran 2010 - 2011
KATA PENGANTAR
Assalamu alaikum wr.wb
Puji
syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan yang maha Esa, karena atas izikn dan
kuasanya – Lah sehingga saya bisa menyelesaikan makalah Demografi ini dengan
judul PROGRAM – PROGRAM KERJA TRANSMIGRASI DAN URBANISASI dengan baik meskipun
penulis masih banyak mengalami hambatan dan rintangan dalam menyusun makalah
ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman – teman yang telah
memotivasi saya untuk menyelesaikan makalah ini, terutama saya ucapkan ucapkan
banyak terima kasih kepada Dosen pembibng yang telah memberikan saya tugas ini,
karena dengan tugas sya bisa tahu betapa pentingnya Demografi dalam kehidpan
sehari – hari.
Penulis
menyadari bahwa makalah ini masih memiliki kekurangan, masih jauh dari
kesempurnaan. Oleh karen itu sangat di harapkan kritikan dan saran yang
bersifat membangun dari teman – teman sekalianarena tidak ada manusia atau
penulis yang sempurna sebab kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt.
Gorontalo, Mei
2011
BAB
1
PENDAHULUAN
1.1
Latar
Belakang
Transmigrasi dan Urbanisasi sudah hampir
70 tahun merupakan aspek unit pembangunan di Indonesia. Program ini secara
kecil-kecilan dimulai pertama kali tahun 1905 oleh pemerintah kolonial Belanda
dengan tujuan memindahkan penduduk pulau jawa yang berlebihan ke pulau-pulau
lain dan kemudian usaha tersebut dilanjutkan oleh pemerintah republik Indonesia
dengan suatu program berskala yang setiap tahunnya memindahkan ribuan keluarga.
Hal ini dilihat dari luas negara Indonesia yang terdiri dari
beribu-ribu pulau sehingga terlihat perbedaan yang mencolok dalam tingkat
pembangunan, pemusatan penduduk dan perbedaan yang menonjol antara berbagai
kultur. Lalu jumlah kelompok etnis yang begitu besar sehingga menimbulkan
perbedaan cultural yang kuat. Kemudian ada pertumbuhan Negara yang tidak
seimbang karena sumber daya nasional dan pembangunan dipusatkan di jawa.Ketiga
factor diatas menjadi latar belakang mengapapemerintah mengambil kebijakan
tentang transmigrasi, walaupun dalam pelaksanaannya masih belum optimal.
Siapa yang tidak ingin hidup sejahtera dan
bahagia. Semua orang pasti ingin hidup seperti itu, tidak terkecuali. Bagi
sebagian masyarakat yang hidup di desa, anggapan bahwa hidup di kota akan
membuat perubahan kesejahteraan sudah membumi. Sayangnya tidak semua itu benar,
karena malah banyak para perantau yang sampai di kota hanya menjadi gepeng
(gelandangan dan pengemis), pengangguran, bahkan menjadi pelaku kriminal karena
tidak memiliki kompetensi yang jelas dan tidak bermodalkan dana yang besar.
Ada berbagai faktor
mengapa banyak orang berbondong – bondong berhijrah ke kota. Masalah terbesar
adalah sudah tidak adanya lapangan pekerjaan di desa mereka. Ini bisa
disebabkan karena lahan pertanian yang semakin sempit, sering terjadinya
bencana alam yang menyebabkan gagal panen, dan ajakan para kerabat mereka yang
sudah terlebih dulu pergi ke kota. Terkadang para penduduk yang pulang kampung
terlalu mencitrakan kemewahan pada dirinya yang membuat para kerabatnya
tertarik berurbanisasi
1.2 Tujuan dan Manfaat
Ada pun tujuan dan Manfaat dari pembuatan
makalah iniadalah sebagai berikut ;
1.
Memberikan informasi kepada
teman - teman atau pembaca tentang Transmigrasi dan Urbanisasi,
2.
Menambah pengetahuan tentang dampak Negatif
dan dampak Positif tentang transmigrasi dan Urbanisasi,
3.
Mengetahui dasar dan tujuan
pemerintah tentang program Transmigrasi dan Urbanisasi,
4.
Memahami pealksanaan
transmigrasi,dan
5.
Mengetahui factor - factor
penyebab dari Urbanisasi.
1.2
Rumusan Masalh
Adapun rumusan masalah dari maklah ini adlah
sebagai berikut ;
1.
Apa yang dimaksud dengan
Transmigrasi dan Urbanisasi
2.
Apa saj Faktor – faktor pendorong dan penarik Urbaniasi
3.
Bagaimna Kebijakan
pemerintah tentang transmigrasi
4.
Bagaimana Dampak Transmigrasi dan Urbaniasi
5. Mengetahui
Sebab – Akibat Urbanisasi
BAB 11
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Transmigrasi
dan Urbanisasi
a. Pengartian Transmigrasi
Pengertian transmigrasi menurut
bahasa berasal dari dua kata, trans dan migrasi. Kata trans berarti pindah atau
perpindahan dan migrasi adalah perpindahan penduduk. Dengan kata lain
transmigrasi adalah perpindahan atau perpindahan penduduk dari suatu daerah ke
daerah lain dalam hal ini perpindahan yang dimaksudkan adalah perpindahan dari
pulau yang padat penduduknya ke pulau yang jarang penduduknya. Menurut UU Nomor
2 tahun 1972 transmigrasi adalah perpindahan penduduk atau perpindahan dari
suatu daerah untuk menetap ke daerah lain, yang ditetapkan di dalam wilayah RI
guna kepentingan pembangunan Negara atau atas alasan yang dipandang perlu oleh
pemerintah.
Transmigrasi yaitu perpindahan penduduk dari daerah atau
pulau yang padat penduduknya ke daerah (pulau) yang berpenduduk jarang. Pelaku
transmigrasi disebut dengan transmigran. Berdasarkan pelaksanaannya,
transmigrasi dapat dibedakan, menjadi berikut ini.
1).
Transmigrasi umum, yaitu transmigrasi yang dilakukan melalui program
pemerintah. Biaya transmigrasi ditanggung pemerintah, termasuk penyediaan lahan
pertanian dan biaya hidup untuk beberapa bulan.
2)
.Transmigrasi spontan, yaitu transmigrasi yang dilakukan atas kesadaran dan
biaya sendiri (swakarsa).
3)
.Transmigrasi sektoral, yaitu transmigrasi yang biayanya ditanggung bersama
antara pemerintah daerah asal dan
pemerintah daerah tujuan transmigrasi.
4)
.Transmigrasi bedol desa, yaitu transmigrasi yang dilakukan terhadap satu desa
atau daerah secara bersama-sama. Transmigrasi ini dilakukan karena beberapa
faktor, antara lain:
a) daerah asal terkena pembangunan proyek
pemerintah, misalnya pembangunan waduk yang luas; atau
b) daerah asal merupakan kawasan bencana, sehingga masyarakat yang ada di dalamnya harus dipindahkan.
b) daerah asal merupakan kawasan bencana, sehingga masyarakat yang ada di dalamnya harus dipindahkan.
b.Pengertian
Urbanisasi
Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa
ke kota.
definisi Urbanisasi berarti persentase penduduk yang tinggal di
daerah perkotaan. Perpindahan manusia dari desa ke kota hanya salah satu
penyebab urbanisasi. perpindahan itu sendiri dikategorikan 2 macam, yakni:
Migrasi Penduduk dan Mobilitas Penduduk, Bedanya Migrasi penduduk lebih
bermakna perpindahan penduduk dari desa ke kota yang bertujuan untuk tinggal
menetap di kota. Sedangkan Mobilitas Penduduk berarti perpindahan penduduk yang
hanya bersifat sementara atau tidak menetap.
Pengertian
urbanisasi yang sebenarnya menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia adalah, suatu
proses kenaikan proporsi jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan.
Selain itu dalam ilmu lingkungan, urbanisasi dapat diartikan sebagai suatu
proses pengkotaan suatu wilayah. Proses pengkotaan ini dapat diartikan dalam
dua pengertian. Pengertian pertama, adalah merupakan suatu perubahan
secara esensial unsur fisik dan sosial-ekonomi-budaya wilayah karena percepatan
kemajuan ekonomi. Contohnya adalah daerah Cibinong dan Bontang yang berubah
dari desa ke kota karena adanya kegiatan industri. Pengertian kedua
adalah banyaknya penduduk yang pindah dari desa ke kota, karena adanya penarik
di kota, misal kesempatan kerja.
Pengertian
urbanisasi inipun berbeda-beda, sesuai dengan interpretasi setiap orang yang
berbeda-beda. Dari suatu makalah Ceramah Umum di UNIJA, yang dibawakan oleh Ir.
Triatno Yudo Harjoko pengertian urbanisasi diartikan sebagai suatu proses
perubahan masyarakat dan kawasan dalam suatu wilayah yang non-urban menjadi
urban. Secara spasial. Hal ini dikatakan sebagai suatu proses diferensiasi dan spesialisasi
pemanfaatan ruang dimana lokasi tertentu menerima bagian pemukim dan fasilitas
yang tidak proporsional.
Pengertian lain
dari urbanisasi, dikemukakan oleh Dr. PJM Nas dalam bukunya Pengantar Sosiologi
Kota yaitu Kota Didunia Ketiga. Pada pengertian pertama diutarakan bahwa
urbanisasi merupakan suatu proses pembentukan kota, suatu proses yang
digerakkan oleh perubahan struktural dalam masyarakat sehingga daerah-daerah
yang dulu merupakan daerah pedesaan dengan struktur mata pencaharian yang agraris
maupun sifat kehidupan masyarakatnya lambat laun atau melalui proses yang
mendadak memperoleh sifat kehidupan kota. Pengertian kedua dari
urbanisasi adalah, bahwa urbanisasi menyangkut adanya gejala perluasan pengaruh
kota ke pedesaan yang dilihat dari sudut morfologi, ekonomi, sosial dan
psikologi.
Dari beberapa
pengertian mengenai urbanisasi yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa pengertian urbanisasi adalah merupakan suatu proses perubahan dari desa
ke kota yang meliputi wilayah/ daerah beserta masyarakat di dalamnya dan
dipengaruhi oleh aspek-aspek fisik/ morfologi, sosial, ekonomi, budaya, dan
psikologi masyarakatnya.
2.2 Faktor – faktor
pendorong dan penarik Urbaniasi
a. Faktor - factor pendorong
Urbanisasi
- Lahan pertanian yang semakin sempit
- Merasa tidak cocok dengan budaya tempat asalnya
- Menganggur karena tidak banyak lapangan pekerjaan di desa
- Terbatasnya sarana dan prasarana di desa
- Diusir dari desa asal
- Memiliki impian kuat menjadi orang kaya
b. Faktor – factor penarik Urbanisasi
- Kehidupan kota yang lebih modern dan mewah
- Sarana dan prasarana kota yang lebih lengkap
- Banyak lapangan pekerjaan di kota
- Di kota banyak perempuan cantik dan laki-laki ganteng
- Pengaruh buruk sinetron Indonesia
- Pendidikan sekolah dan perguruan tinggi jauh lebih baik dan berkualitas
2.3 Kebijakan pemerintah tentang transmigrasi
a. Dasar dan Tujuan Program Transmigrasi
Kebijakan
kependudukan merupakan bagian dari kebijakan pembangunan, karena itu menurut
Sukamdi ada beberapa alasan yang rasional mengapa diperlukan kebijakan
kependudukan. Pertama, salah satu fungsi pemerintah adalah menciptakan
kesejahteraan masyarakat. Ini tujuan paling mendasar dari setiap kebijakan
pembangunan. Kedua, perilaku demografi (demographic behavior) terdiri dari sejumlah
tindakan individu. Ketiga, tindakan tersebut merupakan usaha untuk
memaksimalkan utilitas atau kesejahteraan individu. Keempat, kesejahteraan
masyarakat tidak selalu merupakan penjumlahan dari kesejahteraan individu.
Kelima, oleh karena itu pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk berusaha
mengubah situasi dan kondisi sehingga mempengaruhi persepsi tentang
kesejahteraan individu dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat sama dengan
penjumlahan dari kesejahteraan individu.
Selanjutnya
transmigrasi dan KB diyakini sebagai pemecah kembar bagi masalah terus
bertambahnya penduduk khususnya di pulau jawa, bali dan lombok. Ditengah-tengah
krisis dan meningkatnya pengangguran kebutuhan untuk memindahkan penduduk itu
menjadi lebih besar dari sebelumnya karena kelangkaan lapangan kerja,
kemiskinan meningkat, keseimbangan ekologis semakin terancam dan adanya
urbanisasi. Kemudian pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang transmigrasi
dan menjadi dasar transmigrasi di Indonesia menurut UU No. 15 tahun 1977
tentang ketransmigrasian bahwa yang disebut transmigrasi adalah perpindahan
penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di
wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi pemuiman.
Tujuan
utama dari transmigrasi adalah menyebarkan penduduk dan mengurangi tekanan
pendudukdi pulau jawa. Tujuan lain dari transmigrasi adalah mengurangi tingkat
pengangguran, membantu pembangunan regional, pembangunan pertanian, penyediaan
hidup yang lebih baik, membantu integrasi dan keamanan nasional.
Sebagai
suatu program, transmigrasi di Indonesia mempunyai cirri-ciri utama sebagai
berikut:
a.
Adanya jarak waktu yang panjang, yaitu sejak program tersebut dimulai tahun
1905 dan terhenti pada masa PD II kemudian berlanjut sampai sekarang.
b.
Adanya kesamaan-kesamaan tujuan program disetiap periode yaitu untuk
menyebarkan penduduk.
c.
Dipergunakannya pola tipe dasar model pemukiman yang sama
d.
Terjadinya perubahan-perubahan motif pelaksanaan program
e.
Aspek macet-dilanjutkan
b. Pelaksanaan transmigrasi dari masa ke masa
Dalam
sejarah yang cukup panjang kebijakan transmigrasi selalu berkembang sesuai
dengan tujuan dari rezim yang berkuasa. Pada zaman Hindia Belanda transmigrasi
disebut kolonisasi yang dilaksanakan berdasarkan etische politiek yaitu
edukasi, irigasi dan emigrasi. Kolonisasi pertama dengan tujuan gedong Tatan
lampung bertujuan untuk kebutuhan tenaga kerja perkebunan dan pertambangan
diluar jawa serta mengurangi tekanan ledakan penduduk jawa.
Selanjutnya
pada pemerintahan Jepang pemindahan penduduk dilaksanakan secara paksa dari
pulau jawa untuk keperluan kerja paksa, bagi keperluan Jepang itu sendiri.
Setelah
merdeka, transmigrasi digiatkan kembali sejak tahun 1950 dan berlangsung sampai
sekarang. Program ini dilaksanakan secara besar-besaran pada era orde baru,
yaitu dalam UU No. 3 tahun 1972 yang menyebutkan bahwa tujuan transmigrasi
adalah peningkatan taraf hidup, pembangunan daerah, keseimbangan penyebaran
penduduk, pembangunan yang merata diseluruh Indonesia, pemanfaatan sumber daya
alam dan sumber daya manusia, kesatuan dan persatuan bangsa dan memperkuat
pertahanan dan keamanan nasional.
Selanjutnya
dengan UU No. 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian, maka kebijakan
transmigrasi mengalami perkembangan lagi. Kebijakan transmigrasi pada orde baru
ini diarahkan untuk meningkatkan transmigrasi dan masyarakat sekitarnya,
peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah serta memperkokoh persatuan dan
kesatuan bangsa. Penyelenggaraan transmigrasi mempunyai sasaran sebagai
peningkatan dan kemampuan produktifitas masyarakat transmigrasi, membangun
kemandirian dan mewujudkan integrasi di pemukiman transmigrasi sehingga
diharapkan membawa implikasi positif secara ekonomi, sosial dan budaya pada
daerah penerima transmigran.
Pola
penyelenggaraan transmigrasi pada pelita VI hingga tahun 2000 telah menitik
beratkan pada tiga jenis program yaitu:
1.
Transmigrasi Umum (TU) yang semuanya biaya pemerintah
2.
Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB) sebagian dibiayai oleh pemerintah
terutama prasarana
3.
Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) dimana pemerintah hanya menyiapkan lahannya
saja.
c. Hambatan Pelaksanaan Transmigrasi
Sebelum
membahas hambatan pelaksanaan transmigrasi kita akan melihat terlebih dahulu
apa yang mendorong pelaksanaan transmigrasi. Peningkatan jumlah penduduk di
pulau-pulau tertentu seperti jawa, bali dan lombok mendorong pemerintah untuk
melaksanakan transmigrasi. Namun yang paling utama motif seseorang ikut
transmigrasi adalah keadaan ekonomi. Hal ini didasari atas adanya perbedaan
ekonomi antara perkotaan dan pedesaan. Oleh karena itu mobilisasi penduduk
terjadi apabila adanya perbedaan kefaedahan nilai (palace utility) antar daerah
asal dan tujuan.
Adapun yang
menjadi penghambat pelaksanaan transmigrasi adalah seperti adanya konsep orang
jawa yang mengatakan mangan ora mangan asal kumpul walaupun menurut
Parsudi Suparlan mengatakan konsep di atas adalah konsep yang dilihat pada abad
18 dan kenyataan pada masa sekarang tema utama yang ada dalam budaya jawa
adalah kumpul ora kumpul asal mangan (Muhajir Utomu dan Rofiq Ahmad,
1997p.149). namun hal ini masih menyebabkan migran cenderung untuk terikat
dengan daerah asal karena adanya kekuatan sentripetal daerah yang kuat sehingga
merreka sering bersifat enduduk bilokal (bilocal population)
Selanjutya
faktor lain yang menjadi penghambat dari pelaksanaan transmigrasi adalah
berkembangnya sektor ekonomi informal seperti pedagang kaki lia, penjual koran,
home industri dan lain-lain sebagai alternatif menanggulangi pengangguran
secara mandiri.
Maraknya
perluasan kesempatan bekerja diluar negeri juga merupakan salah satu yang dapat
menghambat program transmigrasi.
Faktor
penghambat yang lain adalah karena suatu administrasi terpusat yang efektif dan
kuat tidak ada. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah pemilihan tempat
yang kurang baik dilihat dari sudut lokasi, mudah tidaknya dicapai dan kondisi
tanah yang kesemuanya menyebabkan perkembangan proyek tersendat-sendat,
terbengkalai atau reabilitasi yang mahal ada tahap berikutnya atau kerusakan
ekologis yang serius. Masalah umum lainnya adalah banyak proyek mengalami
keterlambatan pembangunan prasarana seperti jalan utama (yang penting bagi
pemasaran), irigasi dan supply bibit dan input-input lain milik BIMAS atau
program-program pertanian lain yang sangat terlambat datangnya atau kalu tidak
jumlahnya tidak mencukupi. Di daerah asal jawa tempat transmigran dipilih ada
beberapa masalah endemis. Misalnya batas usia tertinggi transmigran yang
dipilih sering dijumpai usia lanjut yangg sangat mempengaruhi kemampuan pemukim
membuka dan mengerjakan lahannya.
2.4 Dampak Transmigrasi dan Urbaniasi
a. Dampak Transmigrasi
1. Dampak Positif Transmigrasi
a.mengurangi kepadatan penduduk yang
tidak merata
b.Meningkatkan persatuan & kesatuan
dengan
cara melakukan transmigrasi dari daerah
yang
padat penduduknya seperti Jawa, Bali
dan Madura ke luar Jawa, terutama ke Kalimantan, Sulawesi, Timor Timur, dan
Irian Jaya
c.Memproduksi beras dalam kaitan
pencapaian
swasembada pangan.
2. Dampak Negatif Transmigrasi
a.terjadinya marjinalisasi terhadap
penduduk setempat
b.Kecemburuan antara penduduk setempat
dengan para
transmigran yang memperoleh tunjangan
pemerintah
yang cukup besar pada tahun-tahun
pertamanya
c.Pada awal Era Reformasi konflik laten
ini meledak
menjadi terbuka antara
lain dalam bentuk konflik Ambon dan
konflik Madura-Dayak di Kalimantan
d.gejolak di Papua yang dipicu oleh
rasa diperlakukan
tidak adil dalam pembagian keuntungan
pengelolaan
sumber alamnya, juga diperkuat oleh
ketidaksukaan terhadap para transmigra
b. Dampak Urbanisasi
1. Dampak
Negatif Urbanisasi
a. Berkurangnya
tenaga terampil dan terdidik di desa
b. Produktivitas
pertanian di desa menurun
c. Meningkatnya
tindak kriminalitas di kota menyebabkan penduduk kota mulai mengurangi penduduk
desa yang masuk
d. Meningkatnya
pengangguran di kota dan juga di desa
e. Sepinya
penduduk desa, menyebabkan berkurangnya penduduk-
2.Dampak Positif
Urbanisasi
a. Dapat
memenuhi kebutuhan tenaga kerja di kota
b. Mengurangi
jumlah pengangguran di desa
c. Meningkatkan
taraf hidup penduduk desa
2.5 Sebab – Akibat
Urbanisasi
1. Sebab
urbanisasi
a). Adaptasi penduduk desa di kota
b). Masalah persediaan ruang yang
semakin terbatas terutama masalah perumahan untuk golongan ekonomi lemah dan
masalah gubuk – gubuk liar nampaknya berkembang terus di berbagai kotamadya dan
kota besar, lebih-lebih kota metropolitan.
2.
Akibat Urbanisasi
a). Kepadatan penduduk kota
yang menimbulkan masalah kesehatan lingkungan, masalah perumahan dan masalah sampah yang sangat
erat kaitannya dengan pengaturan penduduk.
b).Pertambahan penduduk kota
yang menimbulkan masalah kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan
memadai, masalah pengangguran dan masalah gelandan.
c).Masalah lalu lintas,
kemacetan jalan dan masalah parkir yang menghambat kelancaran kota.Industrialiasi
di kota yang menimbulkan polusi udara, polusi air dan kebisingan.
BABIII
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Berdasarkan Pembahasan pada bab II, maka
dapat disimpulkan bahwa;
Pada dasarnya Pertambahan atau peningkatan jumlah
penduduk dikarenakan oleh adanya Urbanisasi, sehingga dalam hal ini untuk
menanggulangi masalah ini pemerintah mengambil satu kebijakan yaitu dengan
Progran TRansmigrasi yang tujuannya adalah mengurangi tingkat pengangguran,
membantu pembangunan regional, pembangunan pertanian, penyediaan hidup yang
lebih baik, membantu integrasi dan keamanan nasional.
Kebijakan
transmigrasi dan
urbanisasi mempunyai peranan penting dalam mengatasi komposisi penduduk di Indonesia.
Kebijakan transmigrasi diarahkan pada orientasi kepentingan daerah dan bukan
semata-mata berdasarkan pemerintah yang bersifat top down. Dengan demikian akan
diperoleh dua tujuan yaitu mengatasi kelebihan penduduk dan membangun daerah
lainnya.
Kebijakan
transmigrasi dan
urbanisasi sebagai bagian dari kebijakan pemerintah yang dirintis sejak zaman kolonial
Belanda dan masih merupakan kebijakan yang sangat penting dalam usaha
memperbaiki distribusi penduduk di Indonesia.
Kebijakan
transmigrasi
dan urbanisasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat
sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah serta memperkokoh
persatuan dan kesatuan bangsa. Enyelenggaraan transmigrasi mempunyai sasaran
sebagai peningkatan kemampuan dan produktifitas masyarakat transmigrasi,
membangun kemandirian dan mewujudkan integrasi di pemukiman transmigrasi
sehingga diharapkan membawa implikasi positif secara ekonomi, sosial dan budaya
pada daerah penerima transmigran
Program
kerja transmigrasi ini pun masih banyak mengalami berbagai macam hambatan
yaitu; suatu
administrasi terpusat yang efektif dan kuat tidak ada. Salah satu masalah utama
yang dihadapi adalah pemilihan tempat yang kurang baik dilihat dari sudut
lokasi, mudah tidaknya dicapai dan kondisi tanah yang kesemuanya menyebabkan
perkembangan proyek tersendat-sendat, terbengkalai atau reabilitasi yang mahal
ada tahap berikutnya atau kerusakan ekologis yang serius. Masalah umum lainnya
adalah banyak proyek mengalami keterlambatan pembangunan prasarana seperti
jalan utama (yang penting bagi pemasaran), irigasi dan supply bibit dan
input-input lain milik BIMAS atau program-program pertanian lain yang sangat
terlambat datangnya atau kalu tidak jumlahnya tidak mencukupi. Seperti yang telah di bahas tadi
bahwa TRansmigrasi dan urbanisasi ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan atau
peningkatan jumlah penduduk, oleh karena itu program ini membawa pengaruh baik
yang positif maupun negative.
3.2 Saran
Dengan adanya makalah ini maka saya
sebagai penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah membaca dan memahami isi dari pada makalah, sebab tiada yang lain yang
bisa sya berikan kepada anda tanpa ada makalah ini.
Saya sebagai penyusun
makalah ini, sangat mengharap atas segala
saran – saran dan kritikan bagi para
pembaca yang kami hormati guna untuk
membangun pada masa yang akan datang
untuk menjadi yang lebih baik dalam
membenarkan
alur-alur yang semestinya kurang memuaskan bagi teman – teman dan para pembaca sekalian
dan Mudah –
mudahan makalah ini bisa bermanfaat untuk kita semua.AMIIN…
Gorontalo, Mei
2011
Penulis
Kasmat Yusuf
DAFTAR
PUSTAKA
-
Collin Mac Andrew Dr. dan Raharjo Drs. M.A. 1983. Pemukiman di asia
tenggara. Gajah Mada University Press: Jogjakarta
-
I Wayan Sumarajaya. Prospek pengembangan program transmigrasi dalam era otonomi
daerah.2001
